jawabansingkat dari soal Mahkama Konstitusi (MK) wajib memeriksa pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selambat"nya 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkama Konstitusi. jawaban lebih lengkap tentang tata cara Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden Soal MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-seadilnya terhadap pendapat DPR selambat-lambatnya? Kunci jawabannya adalah : E 90 Hari. sebagaimana disebutkan di dalam UUD 1945 Pasal 7B ayat (4). Silahkan baca versi lengkapnya di sini. Pasal 7 dalam UUD 1945 mengatur tentang prosedur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Pada1 Maret mendatang, MPR RI akan menyelenggarakan rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan Rancangan Keputusan MPR tentang Tatib. Vay Tiền Nhanh. Latihan Soal Tes Wawasan Kebangsaan TWK CPNS 3 1. Perjanjian yang berisi penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang adalah .... a. Kapitulasi Tuntang b. Perjanjian Linggarjati c. Perjanjian Renville d. Perjanjian San Fransisco e. Perjanjian kalijati Kunci jawaban e. Perjanjian Kalijati 2. Proses formal untuk mengembalikan tahanan ke negara asalnya disebut dengan .... a. Ekstradisi b. Remunerasi c. Suaka d. Transgenerasi e. Deportasi Kunci jawaban a. Ekstradisi 3. UUD 1945 mengandung pokok - pokok pikiran berikut, kecuali .... a. Persatuan b. Internasionalisme c. Keadilan Sosial d. Ketuhanan yang Maha Esa e. Kedaulatan Rakyat Kunci jawaban b. Internasionalisme 4. Perwakilan diplomatik Indonesia yang berada di Hongkong adalah .... a. Kedutaan Besar b. Atase Pertahanan c. Konsulat Jenderal d. Atase Perdagangan e. Nuncio Apostolik Kunci jawaban c. Konsulat Jenderal 5. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan pengertian dari.... A. Eksekutif B. Moneter C. Legislatif D. Eksaminatif E. Yudikatif Kunci jawaban d. Eksaminatif 6. MK wajib memeriksa,mengadili dan memutus dengan seadil - seadilnya terhadap pendapat DPR selambat - lambatnya .... a. 29 Hari b. 30 Hari c. 40 Hari d. 60 Hari e. 90 Hari Kunci jawaban e. 90 Hari 7. Bangsa eropa yang pertama kali mencapai kepulauan nusantara adalah .... A. Spanyol B. Portugis C. Inggris D. Yunani E. Belanda Kunci jawaban b. Portugis 8. Kongres Pemuda I diketuai oleh .... A. Soegondo Djojopuspito B. Widyodiningrat C. Muhammad Tabrani D. E. Muhammad Hatta Kunci jawaban c. Muhammad Tabrani 9. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan belum berusia 18 tahun. Mengakibatkan anak tersebut berkewarganegaraan .... A. Indonesia B. Asing C. Ganda D. Tidak memiliki kewarganegaraan E. Stelsel Aktif Kunci jawaban c. Ganda 10. Seni pertunjukkan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah adalah ? A. Lenong B. Mamanda C. Ludruk D. Kethoprak E. Makyong Kunci jawaban d. Kethoprak Mungkin anda tertarik dengan materi tes lainnya dibawah ini Daftar Isi - Informasi dan Latihan Soal Lengkap Tes CPNS Terbaru Daftar Isi - Informasi dan Latihan Soal Lengkap Tes P3K Terbaru Channel Telegram Seleksi P3K dan CPNS Terbaru Verified answer Kelas VIPelajaran PKnKategori Sistem Pemerintahan Republik IndonesiaKata kunci wewenang, MK, pendapat DPR, pemberhentian PresidenPembahasanMahkamah Konstitusi MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-seadilnya terhadap pendapat DPR selambat-lambatnya 90 sembilan puluh pemberhentian presiden, diatur pada Pasal 7B ayat 4 Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu4 Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

mk wajib memeriksa mengadili pendapat dpr selambat lambatnya