Sejak2011 dan secara bertahap lebih sistematis di tahun hingga 2020, Indonesia Corruption Watch menginisiasi serangkaian advokasi untuk mendorong implementasi pengawasan publik dan keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia. Hal ini didasari dari hasil pemantauan ICW atas sektor pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. elektronikpengadaan barang/jasa yang didirikan sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pasal 111 ayat 1, dinyatakan gubernur/ bupati/walikota harus membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Penerapan e-procurementpada tahun 2012 1601/2022. Penyampaian Daftar Peserta Kegiatan Pendampingan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Penyusunan SOP Tata cara pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Desa di Wilayah Sulawesi. 16/02/2023. Fast Money.

pengadaan barang dan jasa di desa 2022